KABARBANGSA.COM---Fenomena Ahmadiyah di negeri ini memang memantik banyak persoalan. Pasalnya, kaum kanan seperti FPI sering menganggap Ahmadiyah sebagai aliran bukan Islam. Padahal mereka adalah kaum muslim dengan aliran yang berbeda.
Bila salah satu kelompok alergi dengan kelompok lain hanya karena perbedaan, tentu hal tersebut dapat mengakibatkan persoalan yang berkepanjangan. Pejabat pemerintah seharusnya mampu menengahi persoalan-persoalan kebangsaan ini dengan cara mengayomi semua perbedaan.
Hal itulah yang kemudian dikritik oleh Gus Sahal As melalui akun twitternya @sahaL_AS dengan mengicaukan dan mention akun Presiden Joko Widodo :
"Pak @jokowi, mohon ditindak tegas Bupati Bangka yg mau mengusir Ahmadiyah. Itu sama jahantnya dgn pengusrian thd Muslim Rohingya."
"Kalo setiap hal beda yg dari luar kalian selalu dianggap sbg ancaman, trus kalian gampang ngamukan, mgkn yg perlu diobati justru kalian."
"Membela hak2 warga Syiah, Ahmadiyah, LGBT tak otomatis setuju dgn doktrinnya. Membela hak minoritas = bersikap adil thd yg beda."
Semua warga negara Indonesia seharusnya memiliki hak yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk memilih keyakinan, asalkan sesuai dengan aturan Undang-Undang 1945. Untuk itulah, langkah-langkah pejabat yang kurang mengayomi rakyatnya, memang pantas mendapatkan kritik.
Klaim kebenaran menjadi penyakit yang sangat berbahaya bagi sekelompok orang, seolah-olah yang bukan kelompoknya sendiri berada di posisi yang paling benar. Sebab itulah, aksi-aksi ketidak sukaan atau malah aksi kekerasan terjadi atas nama klaim kebenaran.
Rakyat Indonesia seharusnya sudah membuka diri untuk menjadi bangsa yang cerdas, tidak mudah dipengaruhi oleh kecenderungan dan interest tertentu. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang damai dan aman.***
Bila salah satu kelompok alergi dengan kelompok lain hanya karena perbedaan, tentu hal tersebut dapat mengakibatkan persoalan yang berkepanjangan. Pejabat pemerintah seharusnya mampu menengahi persoalan-persoalan kebangsaan ini dengan cara mengayomi semua perbedaan.
Hal itulah yang kemudian dikritik oleh Gus Sahal As melalui akun twitternya @sahaL_AS dengan mengicaukan dan mention akun Presiden Joko Widodo :
"Pak @jokowi, mohon ditindak tegas Bupati Bangka yg mau mengusir Ahmadiyah. Itu sama jahantnya dgn pengusrian thd Muslim Rohingya."
 |
| Sumber Gambar: arrahmah.com |
"Membela hak2 warga Syiah, Ahmadiyah, LGBT tak otomatis setuju dgn doktrinnya. Membela hak minoritas = bersikap adil thd yg beda."
Semua warga negara Indonesia seharusnya memiliki hak yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk memilih keyakinan, asalkan sesuai dengan aturan Undang-Undang 1945. Untuk itulah, langkah-langkah pejabat yang kurang mengayomi rakyatnya, memang pantas mendapatkan kritik.
Klaim kebenaran menjadi penyakit yang sangat berbahaya bagi sekelompok orang, seolah-olah yang bukan kelompoknya sendiri berada di posisi yang paling benar. Sebab itulah, aksi-aksi ketidak sukaan atau malah aksi kekerasan terjadi atas nama klaim kebenaran.
Rakyat Indonesia seharusnya sudah membuka diri untuk menjadi bangsa yang cerdas, tidak mudah dipengaruhi oleh kecenderungan dan interest tertentu. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang damai dan aman.***
Sahal AS benar, setiap warga Indonesia berhak tinggal dan hidup di bumi nusantara ini di manapun betada.
ReplyDeleteSahal AS benar, setiap warga Indonesia berhak tinggal dan hidup di bumi nusantara ini di manapun betada.
ReplyDelete