KABARBANGSA.COM---20 Oktober 2016, Himpunan Mahasiswa Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Padjadjaran (Unpad) menyelenggarakan Temu Administrator Muda Indonesai (AdMI) 2016. Kegiatan yang diselenggarakan di Bale Sawala Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Jatinangor pada 24 – 27 Oktober 2016 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai reformasi birokrasi, khususnya terkait ketatalaksanaan, kelembagaan dan sumber daya aparatur serta mengetahui lebih mendalam terkait strategi, pelaksanaan, permasalahan, tantangan mengenai reformasi birokrasi.
Tema yang akan dibahas pada kegiatan Temu AdMI 2016 adalah “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik melalui Reformasi Birokrasi”. Tema tersebut diangkat karena pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan bangsa Indonesia, dan reformasi birokrasi merupakan agenda yang penting untuk dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah dapat berjalan dengan baik.
Temu AdMI 2016 merupakan sebuah forum ilmiah mahasiswa Administrasi Publik / Negara Indonesia yang membahas isu-isu terkini dengan sudut pandang keilmuan administrasi. Kegiatan ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, antara lain Seminar Nasional dengan tema yang menghadirkan narasumber Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Selain itu juga akan ada Public Hearing dengan narasumber Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , H. Asman Abnur, S.E., M.Si., Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, S.H., Ketua Komisi 2 DPR-RI , H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., MM , Walikota Bandung Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., Kepala Departemen Administrasi Publik Fisip Unpad Dr. Drs. Asep Sumaryana M.Si.
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Melalui reformasi birokrasi, langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis, menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika, serta tuntutan masyarakat.
Melalui kegiatan yang diikuti oleh para delegasi Adminisitrasi Publik /Negara dari tiap-tiap Perguruan Tinggi di Indonesia, Akademisi Unpad dan masyarakat umum ini diharapkan dapat memahami tujuan dari reformasi birokrasi, mengenai ketatalaksanaan, sumberdaya aparatur, dan kelembagaan secara langsung dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan.***(qid/sof)
Tema yang akan dibahas pada kegiatan Temu AdMI 2016 adalah “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik melalui Reformasi Birokrasi”. Tema tersebut diangkat karena pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan bangsa Indonesia, dan reformasi birokrasi merupakan agenda yang penting untuk dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah dapat berjalan dengan baik.
 |
| Sumber Gambar: dok.kabarbangsa.com/unpad |
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Melalui reformasi birokrasi, langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis, menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika, serta tuntutan masyarakat.
Melalui kegiatan yang diikuti oleh para delegasi Adminisitrasi Publik /Negara dari tiap-tiap Perguruan Tinggi di Indonesia, Akademisi Unpad dan masyarakat umum ini diharapkan dapat memahami tujuan dari reformasi birokrasi, mengenai ketatalaksanaan, sumberdaya aparatur, dan kelembagaan secara langsung dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan.***(qid/sof)
0 comments :
Post a Comment